Pasal 28 A UUD’45

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Kira –kira itulah bunyi pasal yang tertulis dalam pasal 28 A. Dalam pasal ini jelas terlihat bahwa pasal ini membahas tentang Hak bagi setiap manusia untuk mempertahankan hidupnya. Hak dasar ini bahkan telah melekat semenjak seseorang masih didalam kandungan.

Mungkin karena alasan inilah banyak negara lain yang membela hak warganya untuk mempertahankan hidup dengan cara menghapuskan hukuman mati. Karena mereka mengganggap bahwa hukuman mati melanggar hak dasar yang amat penting tersebut.

Di indonesia sendiri pernah terjadi suatu kasus dimana seorang warga negara Australia yang bernama Scott Anthony yang kedapatan mengedarkan narkotika diganjar hukuman mati. Melalui pengacaranya scout meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materi karena diangap tidak relevan.

Mahkamah Konstitusi sendiri berencana akan menguji pasal hukuman mati tentang Narkotika dalam UU Nomor 22/2007. Sidang uji materi akan dilakukan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Uji materi terhadap pasal hukuman mati ini diajukan Scott Anthonny Rush, melalui pengacara Denny Kailimang. Scott warga negara Australia yang divonis mati oleh Mahkamah Agung. Kini dia mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Krobokan, Bali.

Menurut Denny, yang diuji materi adalah Pasal 80 A (1) , Pasal 82 A (2), dan Pasal 82 A (3). ”Pasal-pasal yang menyangkut tentang pidana mati bertentangan dengan Pasal 28 A Tentang Hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.. Dua  ketentuan dalam perundang-undangan ini menyatakan pasal-pasal dalam UU Nomor 22/2007 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,” kata Denny Kailimang di gedung MK Jakarta.

Meski Scott bukan warga negara Indonesia, menurut Denny, sesuai syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 Ayat 1 huruf a UU Nomor 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, namun UUD 1945 tidak hanya berlaku untuk warga negara Indonesia tetapi terhadap setiap orang yang berada di wilayah hukum Indonesia.

”Karena itu, selain setiap orang harus tunduk pada ketentuan hukum Indonesia yang bersumber pada UUD 45, siapa pun yang diadili berdasarkan hukum Indonesia berhak mengajukan upaya hukum apa pun yang tersedia tanpa adanya diskriminasi atau diskualifikasi,” kata Denny.

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi juga menguji pasal yang sama dalam UU Nomor 22/1997 yang diajukan Todung Mulya Lubis sebagai kuasa hukum Edith Yunita Sianturi, Rani Andriani (Melisa Aprilia), Myuran Sukumaran, dan Andrew Chan.

Menurut Todung, permohonan uji materi tersebut dalam rangka memulihkan kembali hak untuk hidup dari ancaman hukuman mati yang tersebar di berbagai produk peraturan perundang-undangan.

”Argumentasinya sederhana, semua peraturan perundangan di bawah UUD 1945 tidak boleh bertentangan dengan prinsip hak untuk hidup yang dijamin oleh Pasal 28 A dan Pasal 28 Ayat 1 UUD 1945.” Uji materi UU Nomor 22 /1997, kata Todung, adalah bagian dari constitutional test terhadap Mahkamah Konstitusi. Lembaga itu harus menjaga integritas, semangat, dan jiwa UUD 1945. “Selain wajib menjaga setiap produk peraturan perundangan, Mahkamah Konstitusi juga harus taat asas terhadap UUD 1945 dan menjamin hak-hak fundamental, termasuk hak untuk hidup,” katanya.

2 thoughts on “Pasal 28 A UUD’45

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s