Pasal 28 C UUD’45

(1)   Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

(2)   Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28 C menekankan pada Hak manusia untuk  memehuhi kesejahteraan hidupnya dalam hal pendidikan agar tercapai perkembangna kesejahteraan bagi dirinya, masyarakat, dan juga Negara. Namun di indonesia sendiri realisasi dari pasal 28 C ini masih dianggap memprihatinkan.

infrastruktur pendidikan misalnya, di Indonesia bagian timur infrastruktur pendidikan masih dianggap kurang jika di bandingkan dengan bagian  barat. Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menekankan, saat ini pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur dan pendidikan dalam pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI).

“Di Indonesia Timur, khususnya NTT, NTB, Maluku, dan Maluku Utara terjadi ketidakadilan dalam pemberian Dana Alokasi Umum (DAU), sehingga infrastruktur tidak dapat berkembang,”

Sementara dalam hal pendidikan, JK menyatakan orang-orang yang ada di belahan Timur Indonesia itu berhak atas pendidikan yang sama dengan yang ada di belahan Barat atau pulau Jawa. “Bangsa yang maju adalah bangsa yang bergantung dengan nilai tambah bangsa itu. Bangsa ini harus memiliki kesetaraan dalam pendidikan,” jelasnya.

Hal itu diperkuat dengan pernyataan Pakar Ekonomi Pembangunan FE UI, Suahasil Nazara yang hadir sebagai pembicara. Suahasil mengatakan, perlu adanya komitmen pemerintah dalam membangun pendidikan di luar Jawa, karena investasi pendidikan akan berguna bagi masa depan.

Masih berbicara tentang realisasi Pasal 28 C, Mahalnya biaya pendidikan di negri kita yang menambah sulitnya pendidikan di Indonesia, yang otomatis menyebabkan lambatnya pembangunan di negeri kita ini. Pendidikan di Indonesia dari pendidikan dasar, menengah, lanjutan atas, dan pendidikan tinggi masih terbilang mahal dan belum terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Pendanaan biaya pendidikan di Indonesia sendiri sampai saat ini masih menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pihak masyarakat. Di pihak Pemerintah, hingga saat ini Pemerintah masih belum mampu memenuhi amanat Konstitusi yaitu menyediakan anggaran pendidikan minimal 20 % dari APBN.

Di pihak masyarakat, hingga saat ini masih banyak kalangan masyarakat yang hidup dengan kemampuan ekonomi terbatas, yang sulit untuk memenuhi tuntutan biaya pendidikan, terlebih pada masa awal tahun ajaran, dan saat penerimaan siswa baru.

Di pihak sekolah, biaya penyelenggaraan pendidikan juga masih harus diatasi sendiri, dengan komponen dana dari Pemerintah, partisipasi masyarakat, dan sumber lainnya. Belum lagi ditambah dengan adanya Kategorisasi Sekolah seperti sekolah percontohan, nasional, internasional, dan reguler, yang dapat memicu lebih mahalnya biaya pendidikan.

Sepertinya memang masih banyak PR untuk negri kita dalam hal pemenuhan hak warganya negaranya dalam hal pengembangan diri melalui pendidikan. Seperti yang tertuang dalam pasal 28 C UUD’45 ayat 1.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s