Wawasan Nusantara

A. Pengertian Wawasan Nusantara

Dari Wikipedia Indonesia Wawasan nusntara diartikan sebagai, cara pandang Bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan.

Wawasan nusantara sendiri memiliki fungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan, baik bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sedangkan tujuan Wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang dari rakyat Indonesia yang Iebih mengutamakan kepentingan nasional dari pada kepentingan orang perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa/daerah.

B. Asas Wawasan Nusantara

Merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara dan diciptakan agar terwujud demi tetap taat dan setianya komponen/unsur pembentuk bangsa Indonesia (suku/golongan) terhadap kesepakatan (commitment) bersama. Asas wasantara terdiri dari :

  1. Kepentingan/Tujuan yang sama
  2. Keadilan
  3. Kejuju ran
  4. Solidaritas
  5. Kerjasama
  6. Kesetiaan terhadap kesepakatan

Tujuannya adalah menjamin kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah dan ikutserta melaksanakan ketertiban dunia.

C. Kedudukan Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari hirarkhi paradigma nasional sebagai:

–     Pancasila (dasar negara) sebagai Landasan Idiil

–     UUD 1945 (Konstitusi negara) sebagai Landasan Konstitusional

–     Wasantara (Visi bangsa) sebagai Landasan Visional

–     Ketahanan Nasional (Konsepsi Bangsa) sebagai Landasan Konsepsional

–     GBHN (Kebijaksanaan Dasar Bangsa) sebagai Landasan Operasional.

D. Dasar Pemikian dan Pengembangan Wawasan Nusantara

a. Berdasarkan Falsafah Pancasila

  • Menghendaki keutuhan dan kebersamaan, tetapi masih tetap menghormati dan memberikan kebebasan dalam menganut dan mengamalkan agama masing-masing.
  • Kebebasan dalam mengekspresikan HAM, dan menghormati hak orang lain, sehingga timbul toleransi dan kerjasama agar tidak terjadi benturan kepentingan.
  • Mengutamakan keutuhan bangsa & negara , tetapi harus memperhatikan, menghormati dan menampung kepentingan golongan, suku bangsa dan perorangan. Diperlukan musyawarah untuk mencapai mufakat, tetapi menghargai & menghormati perbedaan pendapat.
  • Kebebasan untuk mencapai kesejahteraan perorangan setinggi-tingginya, tetapi harus memperhatikan keadilan bagi daerah penghasil, daerah lain, perorangan agar tercapai kemakmuran yg memenuhi persyaratan kebutuhan minimal.

b. Berdasarkan Aspek Kewilayahan Nusantara

  • (TZMKO, 1939) – Territoriale Zee En Maritieme Kringen Ordonantle: lebar laut wilayah Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis pantai pulau Indonesia.
  • Deklarasi Djuanda (13 Des 1957): “… bdsrkan pertimbangan, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau termasuk Negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian bagian yang wajar dari pada wilayah daratan negara Indonesia.
  • Indonesia Negara Kepulauan (luas 5 juta Km2, daratan 35%, perairan 65%, 17.506 pulau, 5 pulau besar, panjang pantai kurang lebih 81000 km, topografi daratan berupa pegunungan dengan gunung berapi yang aktif dan tidak aktif). Azas Negara kepulauan yang dikukuhkan dengan ditetapkan UU Perairan Indonesia (UU No.4/Prp tahun 1960).
  • Pokok-pokok azas negara kepulauan diakui dan dicantumkan dalam UNCLOS 1982 (Konvensi PBB tetang hukum laut). UNCLOS di ratifikasi Indonesia melalui UU No. 17/tahun 1985 pada tanggal tanggal 31 Des 1985. Sejak 16 November 1993 UNCLOS 1982 telah diratifikasi oleh 60 negara, sehingga menjadi hukum positif sejak Nop 1994. Berlakunya UNCLOS 1982 :
  1. Pemanfaatan laut bagi kepentingan kesejahteraan : bertambah luasnya Zone Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan landas kontinen Indonesia
  2. Kuntungan bagi Pembangunan nasional : bertambah luasnya perairan yurisdiksi nasional berikut kekayaan alam yang terkandung di laut dan medium transportasi.
  • Pemanfaatan wilayah dirgantara (wilayah Indonesia secara vertikal) dalam rangka memanfaatkan Geo Stationary Orbit (GSO) yang dapat dijadikan wilayah ekonomi maupun Hankam.

c. Berdasarkan Aspek Sosial Budaya

  • Sosial budaya adalah faktor dinamik masyarakat yang terbentuk oleh keseluruhan pola tingkah laku yang memungkinkan hubungan sosial diantara anggotanya.
  • Kebudayaan masyarakat yang heterogen tetap mempunyai unsur-unsur penting yang sama, yaitu sistem religi dan upacara keagamaan, sistem masyarakat & organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, keserasian, sistem mata pencaharian, sitem teknologi dan peralatan.
  • Proses sosial budaya dalam keseluruhan upaya menjaga persatuan nasional sangat membutuhkan kesatuan cara pandang diantara segenap masyarakat tentang eksistensi budaya yang beragam, tetapi memiliki semangat untuk membina kehidupan bersama secara harmonis.

d. Berdasarkan Aspek Sejarah

  • Diawali dari negara kerajaan tradisional melalui Sriwijaya & Majapahit timbullah semangat kebangsaan, akan tetapi sebelum iitu telah timbul semangat bernegara, yang pada saat itu belum ada rumusan falsafah negara, karena yang ada pada saat itu hanya selogan-selogan.
  • Runtuhnya Kerajaan Sriwijaya & Majapahit, karena belum adanya kesepakatan bersama untuk menjadi satu kesatuan bangsa & wilayah dalam suatu kesatuan negara yang utuh yaitu NKRI.
  • Nuansa kebangsaan baru muncul sejak tahun 1900-an, ditandai dengan lahirnya sebuah konsep baru dan modern, yang berbeda secara prinsipal “dasar dan tujuannya”, yaitu lahirnya proklamasi kemerdekaan dan proklamasi penegakkan negara merdeka..
  • Penjajahan menimbulkan rasa senasib seperjuangan, yang merupakan awal semangat kebangsaan yg diwadahi oleh “Kebangkitan Nasional”.
  • Proklamasi kemerdekaan, dengan esensi mempertahankan persatuan bangsa Indonesia dan menjaga kesatuan wilayah NKRI.
  • UU Kolonial : Indonesia secara politik dan ekonomi dirugikan, krn belum terwujudnya Tanah dan Air dalam satu kesatuan yang utuh.
  • Melalui Deklarasi Djuanda : batas wil perairan Indonesia dari 3 mil diubah menjadi 12 mil dibentuklah NUSANTARA.

E. Cakupan Wawasan Nusantara

a. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik, dalam arti :

  • Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.
  • Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.
  • Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.
  • Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya.
  • Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
  • Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional.
  • Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional.

b. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Ekonomi, dalam arti :

  • Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.
  • Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya.
  • Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

c. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial dan Budaya, dalam arti :

  • Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa.
  • Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai – nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa.

d. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Pertahanan Keamanan, dalam arti :

  • Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakekatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.
  • Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

F. Aktualisasi dan Sosialisasi Wawasan Nusantara

a. Aktualisasi Dalam Kehidupan Nasional

  • Di dalam Kehidupan politik: menciptakan iklim penyelenggaraan yang sehat dan dinamis.
  • Di dalam Kehidupan ekonomi: menciptakan tatanan ekonomi yang menjamin pemenuhan & peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil.
  • Di dalam Kehidupan sosial budaya : menciptakan sikap bathiniah & lahiriah yg mengakui dan menghormati kebhinekaan sbg karunia dari Sang Pencipta.
  • Di dalam Kehidupan pertahanan keamanan: menumbuhkembangkan kesadaran cinta tanah air & bangsa, yg akan membentuk sikap bela negara pada setiap individu.

b. Sosialisasi

  • Proses membangun kerangka sikap batin dan cara berpikir.
  • Dilaksanakan dalam bentuk: Pendidikan, Kursus, Penataran, dsb; Implementasi pola pikir, pola sikap dan Pola tindak.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s